Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
(ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengaku baru dapat membantu keperluan
pertanahan di Ibu Kota Nusantara (IKN) setelah masalah pembebasan lahan
menemukan kejelasan. AHY di sela-sela peluncuran mobil keliling layanan
elektronik di Denpasar, Bali, Selasa, menyebut perihal ganti rugi pembebasan
lahan masyarakat di tanah IKN bukan tugasnya, dan yang dapat kementeriannya
dukung adalah percepatan proses sertifikasi lahan.
“Nanti ketika itu (pembebasan lahan) sudah
diselesaikan, yang tidak merupakan kewenangan kami ganti rugi tersebut, tapi
pada saatnya ketika sudah selesai dan bersih, Kementerian ATR/BPN akan sangat
siap, Kami akan mempercepat pemberian sertifikat dan kepastian hukum hak atas
tanah bagi siapa pun, termasuk investor yang akan masuk” kata dia.
Menteri ATR/BPN membenarkan bahwa ada 2.086 hektar
lahan di IKN yang masih terdapat masyarakat di dalamnya, namun ia menegaskan
bahwa itu di luar tugasnya. Menurutnya
saat ini sudah ada Otoritas IKN yang sedang bekerja dan berupaya menuntaskan
proses ganti rugi bagi masyarakat yang akan terdampak pembangunan ibu kota itu.
Ia percaya nantinya proses ganti rugi bagi
masyarakat yang harus direlokasi tempatnya akan sesuai dengan kesepakatan
bersama, sebab itu merupakan arahan Presiden Jokowi. “Kami tau tidak mudah dan tidak boleh
masyarakat menjadi korban, ini arahan langsung presiden, memang kami ingin
mempercepat pembangunan IKN tapi tidak boleh ada masyarakat tergusur, tercabut,
tanpa ada pendekatan yang manusiawi dan berkeadilan,” ujar AHY.
Menurutnya proses ini harus menjadi perhatian
semua, termasuk kementeriannya yang saat ini sedang terus mendorong sertifikasi
lahan dengan proses elektronik atau digitalisasi. Kementerian
ATR/BPN sendiri saat ini sedang menargetkan sertifikasi lahan di 120 juta
bidang tanah hingga akhir 2024, dan saat ini sudah berada di angka 112 juga
bidang, sehingga membantu percepatan sertifikasi di IKN nanti menjadi salah
satu targetnya.
Tags
Joko Widodo