Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan
ketersediaan maupun harga pangan aman dan stabil menjelang Hari Besar Keagamaan
Nasional (HBKN) Idul Adha 2024. "Sebagaimana laporan dari para mitra pelaku usaha
pangan, kondisi ketersediaan pangan pokok strategis menjelang Idul Adha bisa
kami dipastikan aman dan harga relatif stabil," kata Deputi Bidang
Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa
Ketut, menyampaikan ketersediaan dan harga
pangan diproyeksikan aman dan stabil, salah satunya akibat penurunan permintaan
pasar yang bertepatan dengan tahun ajaran baru anak sekolah. Meski begitu, dia
tidak merinci stok sejumlah pangan dan harga-harga saat ini.
Ia menyampaikan bahwa pihaknya telah
menggelar Rapat Koordinasi HBKN Idul Adha 2024 yang dihadiri seluruh pemangku
kepentingan secara daring pada Selasa (11/6). Rapat tersebut untuk memastikan
ketersediaan dan harga pangan tetap aman dan stabil.
Bapanas juga memastikan terus mengupayakan
berbagai aksi intervensi seperti stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP),
fasilitasi distribusi pangan (FDP), mendorong kerja sama antar daerah (KAD),
dan mengadakan gerakan pangan murah (GPM) untuk menjaga disparitas harga di
masyarakat untuk menjaga laju inflasi nasional.
Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) yang ada di
Perum Bulog dan ID FOOD, lanjut Ketut, akan dioptimalkan untuk memenuhi
kebutuhan daerah-daerah yang minim ketersediaan produksi dan tergantung pasokan
dari luar seperti Kalimantan Utara, Maluku, serta wilayah Papua. "Jadi sebagaimana arahan
Kepala Bapanas Bapak Arief Prasetyo Adi agar semua pihak melaporkan apabila
terdapat kekurangan stok bahan pangan, sehingga bisa segera dipasok oleh BUMN
Pangan," tambah Ketut.
Dia menerangkan, dari hasil Rakor diketahui
ketersediaan hewan kurban cukup, baik sapi, kerbau, atau kambing untuk memenuhi
kebutuhan masyarakat, harga juga cenderung stabil seperti tahun 2023. Namun,
dia tidak menyebut secara rinci jumlah hewan kurban.
Masyarakat cenderung membeli hewan kurban
berbobot atau berharga rendah mengingat ada kebutuhan lain yang harus
dipenuhi. Ketut
juga mengatakan untuk meminimalisir penyebaran penyakit seperti Penyakit Mulut
dan Kuku (PMK) dan paru-paru, pemerintah mengimbau masyarakat mematuhi segala
aturan yang ada dengan tidak mencampurkan hewan sehat dengan yang terpapar.
"Hewan yang dikirim melintas antarwilayah
juga harus diverifikasi Badan Karantina Indonesia dan dipastikan aman dari
penyakit," jelas Ketut.