Menteri
Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto
menyampaikan laporan pada Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas)
Pengendalian Inflasi Tahun 2024 dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)
Award, di Istana Negara (14/6/2024). Dalam laporannya, Airlangga
mengungkapkan bahwa, tingkat inflasi Indonesia relatif terkendali dibandingkan
negara-negara ekonomi terbesar dunia.
“Inflasi di bulan
Mei ini 2,84 persen secara year-on-year.
Dan dibandingkan dengan negara lain G20, Rusia misalnya 7,84 [persen]
secara year-on year,
India 4,75 persen, Australia 3,6 persen, Amerika Serikat 3,3 persen. Jadi
Indonesia relatif lebih baik dari negara-negara tersebut,” ungkap Menko Perekonomian
dalam laporannya pada Rakornas Pengendalian Inflasi Tahun 2024 dan Tim
Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Award, di Istana Negara, Jakarta, Jumat
(14/06/2024) pagi.
Namun, pemerintah
juga perlu mewaspadai shifting pergeseran perdagangan yang
menyebabkan tingkat perdagangan negara-negara ASEAN lebih tinggi ke Amerika
dibandingkan ke Cina. Untuk itu, pemerintah perlu segera menyiapkan Free Trade Agreement (FTA)
dengan Amerika. “Jadi di kuartal ini perdagangan ASEAN lebih tinggi ke Amerika
daripada ke Cina Pak, ini untuk pertama kalinya dalam sejarah. Artinya
pergeseran supply chain memang
terjadi. Hanya memang kita karena belum punya FTA (Free Trade Agreement) Pak, jadi yang
diuntungkan masih Vietnam, Thailand, dan beberapa negara lain di ASEAN, jadi
kita sedang mempersiapkan perdagangan dengan Amerika,” ujarnya.
Ia juga
menjelaskan bahwa, keberhasilan pengendalian inflasi di Indonesia dipengaruhi
oleh kebijakan keterjangkauan harga dengan memastikan ketersediaan pasokan,
kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif, terutama bauran kebijakan fiskal
moneter dan sektor riil. Dalam hal tersebut, pemerintah telah melakukan upaya
melalui Penyaluran SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) Bantuan Pangan,
peningkatan produksi pangan melalui penambahan alokasi pupuk bersubsidi dan
akses pembiayaan KUR pertanian sebesar 30 persen, serta memastikan kelancaran
distribusi terutama untuk sepuluh komoditas pangan strategis oleh Badan Pangan
Nasional dan optimalisasi tol laut untuk daerah yang tertinggal, terpencil, dan
terluar.
“Dari sisi fiskal
pusat, dukungan anggaran kementerian dan lembaga terus didorong. Realisasi
anggaran K/L sampai dengan 31 Mei, anggaran pusat untuk pengendalian inflasi
sebesar Rp39 triliun atau 29 persen dari pagu Rp124,16 triliun. Sementara,
fiskal daerah realisasi 13,56 dari 92,87 [triliun],” jelasnya.