Menteri
Koordinator Bidang Pembagunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir
Effendy memberi perhatian khusus terhadap upaya percepatan penghapusan
kemiskinan ekstrem di wilayah Timur Indonesia untuk menciptakan keadilan sosial
secara menyeluruh bagi semua masyarakat.
Hal
itu disampaikan saat memimpin “Rapat Koordinasi Regional V Wilayah Papua dan
Maluku dalam Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2024” yang
diselenggarakan di Kantor Kemenko PMK, pada Jumat (9/8/2024).
“Saya
berharap koordinasi ini bisa memicu dan mendorong agar kita bisa menangani
kemiskinan ekstrem secara merata, karena cita-cita kemerdekaan Indonesia yang
tercantum dalam kalimat terakhir dari Undang-Undang Dasar 1945 adalah keadilan
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujar Muhadjir.
Muhadjir
mendorong pemerintah daerah untuk terus proaktif melakukan terobosan penanganan
kemiskinan ekstrem melalui pendekatan lokal. Pejabat daerah harus sering-sering
ke bawah untuk tahu persis permasalahan di lapangan. Menurutnya, pemerintah
pusat juga akan terus melakukan intervensi secara terukur untuk membantu
program dan kebijakan pemerintah daerah berjalan dengan optimal.
Apresiasi
juga disampaikan kepada pemerintah wilayah Papua dan Maluku yang telah berupaya
keras melakukan intervensi penanganan kemiskinan ekstrem. Muhadjir menyampaikan
terdapat 95 persen pemerintah provinsi di seluruh Indonesia yang telah
mengintegrasikan dokumen perencanaan daerah dengan penanganan kemiskinan
ekstrem melalui upaya penurunan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan
masyarakat, serta meminimalkan kantong kemiskinan.
“Saya
memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas kerja keras, kolaborasi, kerja
sama, dan kesungguhannya dalam upaya untuk menuntaskan kemiskinan ekstrem
sesuai dengan Inpres Nomor 4 Tahun 2022,” kata Muhadjir.
Deputi
Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PMK Nunung
Nuryartono turut menuturkan, Kemenko PMK akan terus mendorong pemerintah daerah
untuk mengintegrasikan program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dengan
kondisi budaya dan kewilayahan masing-masing. “Integrasi pembangunan dan budaya
kewilayahan menjadi perhatian penting dan menjadi salah satu prioritas yang
kami dorong kepada pemerintah daerah,” ujar Nunung.