Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan,
program reforma agraria masih menjadi program strategis Kementerian ATR/BPN dan
akan tetap dijalankan ketika terjadi pergantian pemerintahan Indonesia.
"Kami juga dalam semangat melanjutkan program
reforma agraria yang ditetapkan oleh Presiden Jokowi ketika pemerintah berganti
tetap ini menjadi agenda utama dari Kementerian ATR/BPN," ujar AHY di
Kupang, Sabtu.
Adapun program reforma agraria bertujuan mengurangi
ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah, serta menyelesaikan persoalan
sengketa dan konflik agraria. Reforma
agraria juga mempunyai tujuan mulia, yaitu untuk menghadirkan keadilan
dan kesejahteraan untuk semua kalangan
masyarakat.
"Karena sertifikat setelah diberikan
memiliki nilai ekonomi yang tinggi, bilai ekonomi bagi masyarakat jika
diperlukan untuk modal usaha misalnya harus bertanggung jawab dengan sebaik
mungkin," katanya.
Ia mengakui bahwa persoalan yang berkaitan
pertanahan dan agraria tersebar di berbagai daerah, tak hanya di NTT. Karenanya
pihaknya pun membutuhkan dukungan dari berbagai pihak termasuk lintas
kementerian/lembaga untuk berkolaborasi bersama-sama mengentaskan persoalan
itu.
Sementara soal hasil pendaftaran sistematis lengkap
(PTSL), AHY menyebut hingga kini pihaknya telah mencatat sebanyak 117 juta
bidang tanah yang terdaftar dari target 120 juta bidang hingga akhir 2024. "Insya
Allah kita on
the right track bisa mencapai target dengan baik. Tapi harus
dikawal," katanya.
Tags
Joko Widodo