Presiden Joko Widodo menegaskan bentuk nyata komitmen pemerintah
untuk melakukan pembangunan secara merata hingga ke desa. Presiden menyebut hal
tersebut dapat dilihat dari dana desa yang telah tersalurkan untuk membangun
desa-desa di seluruh Tanah Air.
“Jangan keliru ini saya beri tahu sampai saat ini sudah Rp539
triliun dana desa yang disalurkan ke desa-desa—Rp539 triliun, niku duit kathah sanget lo—uang
gede banget lo,” ucap Presiden dalam pertemuannya bersama para kepala desa
se-Kabupaten Banjarnegara, yang digelar di Desa Pagak, Kabupaten Banjarnegara,
Provinsi Jawa Tengah, Rabu (03/01/2024).
Presiden menilai jumlah dana desa yang telah disalurkan sejak tahun
2015 itu bukanlah angka yang kecil jika dibandingkan dengan anggaran sejumlah
pembangunan proyek lainnya. Presiden memberi contoh dalam pembangunan bandara
hingga bendungan yang memiliki anggaran yang jauh lebih sedikit dibanding dana
desa.
“Airport niku gawe airport
sedengan ngoten nggih itu Rp2 triliun. La niki berarti dadi kiro-kiro 250 airport gedhe. Bendungan niku Rp1 triliun, Rp1,5
triliun berarti dadi kira-kira 400 bendungan waduk kalau dijadikan artinya uang
itu gede sekali,” jelasnya.
Lebih lanjut, mengenai pembangunan jalan, Presiden Joko Widodo
menyampaikan bahwa pembangunan jalan desa sudah mencapai 350 ribu kilometer.
Presiden menyebut jalan desa yang telah dibangun di seluruh Tanah Air jauh
lebih panjang dibanding pembangunan jalan tol.
“Jalan tol enggak ada apa-apanya hanya 2040 kilometer, jalan desa
350 ribu kilometer karena kita memiliki 74.800 desa diseluruh tanah air ini.
Kalau 1 desa saja 5 kilo, berarti kali 75 berarti sudah 350 ribu jalan desa,”
imbuhnya.
Oleh karena itu, Kepala Negara berharap agar penggunaan dana desa
ke depannya dapat digunakan dan dikelola untuk semakin memberikan manfaat bagi
masyarakat. Sebagai contoh, Presiden menyebut dalam membangun infrastruktur
desa, seharusnya tidak membeli bahan-bahan bangunan dari luar daerahnya guna
menjaga perputaran uang di desa.
“Oleh sebab itu sering saya ucapkan bolak-balik, beli batu batanya
lokal di desa atau paling jauh di kecamatan, jangan diberi anggaran dana desa
misalnya Rp1,5 miliar belonjone
teng Jakarta. Ketok
e luweh murah, tapi perputaran uang jadi berpindah dari desa
ke Jakarta balik lagi uangnya,” jelasnya.
Oleh sebab itu, Presiden mengimbau agar
kegiatan perekonomian di sebuah dasa dapat mendorong peredaran dan perputaran
uang di wilayahnya masing-masing. “Biarkan uang itu beredar meskipun harganya
sedikit lebih mahal tapi uangnya beredar di desa kita,” tandasnya.