Jalan tol merupakan proyek infrastruktur strategis di
Indonesia. Perannya sangat penting sebagai tulang punggung pembangunan ekonomi
Indonesia. Kemudian berlanjut ke era Presiden Joko
Widodo. Nah di era Jokowi ini pembangunan infrastruktur secara besar-besaran
dilakukan. Anggaran infrastruktur juga dialokasikan secara masif dari sekitar
Rp 177,9 triliun rupiah di era akhir Presiden SBY menjadi Rp 391,7 triliun pada
era Jokowi (2023).
Pemerintahan
Jokowi juga merumuskan proyek strategis nasional atau PSN sebagai dokumen
penting untuk memandu pembangunan proyek infrastruktur penting dan strategis
mulai dari Trans Papua hingga jalan tol di luar Jawa. Jokowi juga giat
membangun jalan tol di luar Jawa, termasuk Tol Balikpapan-Samarinda (Balsam)
yang menjadi jalan tol pertama di Kalimantan.
Hingga
awal pemerintahannya pada Oktober 2014 hingga tahun ini, panjang jalan tol yang
beroperasi di era Jokowi mencapai 1.713,83 km. Jumlah tersebut setara dengan
64,74% atau hampir 70% dari total jalan tol yang beroperasi di Indonesia. Panjangnya
jalan tol di era Jokowi tak bisa dilepaskan dari besarnya anggaran
infrastruktur, termasuk jalan. Merujuk data Rencana Strategis (Renstra)
KemenPUPR, pendanaan penyelenggaraan jalan pada masa Jokowi menjabat secara
penuh (2015-2023) mencapai Rp 489,31 triliun.
Pendanaan
tersebut di antaranya adalah untuk preservasi jalan, jembatan, peningkatan
kapasitas jalan, dan pembangunan jalan tol. Pada lima tahun pertama Jokowi
menjabat secara penuh (2015-2019), pendanaan penyelenggaraan jalan menembus Rp
278 triliun. Pendanaan tersebut naik 65,34% dibandingkan pada lima tahun
terakhir era PresidenSBY (2010-2014) yakni sekitar Rp 168,24 triliun.