Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar pihak-pihak tertentu tidak hanya mengeluhkan soal pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) yang disebut banyak kekurangan. Menurut Jokowi, jika ada bukti bahwa pelaksanaan pemilu curang maka langsung dibawa saja ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI dan Mahkamah Konstitusi (MK).
"Yang pertama, mengenai kecurangan, caleg (calon anggota legislatif) itu ada saksi di tempat pemungutan suara (TPS). Partai ada saksi di TPS, capres-cawapres (calon presiden-calon wakil presiden) kandidat ada saksi di TPS. Di TPS ada Bawaslu. Aparat juga ada di sana, terbuka untuk diambil gambarnya," ujar Jokowi di JIExpo, Kemayoran, Jakarta, Kamis (15/2/2024).
"Saya kira, apa, pengawasan yang berlapis-lapis seperti ini akan menghilangkan adanya kecurangan. Tapi, kalau memang ada betul, ada mekanismenya untuk ke Bawaslu. Mekanisme nanti persidangan di MK. Nanti saya kira udah diatur semuanya. Jadi janganlah teriak-teriak (pemilu) curang, ada bukti bawa ke Bawaslu, ada bukti bawa ke MK," katanya lagi.
Sebelumnya, Presiden Jokowi juga menyampaikan agar segala bentuk temuan kecurangan pemilu dilaporkan kepada Bawaslu RI. Menurut mantan Wali Kota Solo terebut, semua bentuk kecurangan sudah ada mekanisme untuk penanganannya. "Semua kan ada mekanismenya, di lapangan kalau ada kecurangan bisa dilaporkan ke Bawaslu," ujar Jokowi
"Kalau masih belum (tuntas), ini kan masih ada gugatan lagi di Mahkamah Konstitusi. Saya kira mekanisme seperti itu yang harus semuanya mengikuti," katanya lagi. Presiden pun berharap jalannya pemungutan suara di seluruh Indonesia bisa berjalan lancar.
Selain itu, Kepala Negara mengharapkan pemilu kali ini bisa menjadi pesta demokrasi untuk rakyat. "Ya ini adalah pesta demokrasi, kita berharap ini betul-betul jadi pesta rakyat, dan juga berlangsung dengan jujur, adil, langsung, bebas dan rahasia dan diikuti oleh seluruh rakyat Indonesia dengan kegembiraan karena ini adalah pesta rakyat. Pesta demokrasi," ujar Jokowi.