Presiden
Joko Widodo (Jokowi) memastikan kuota pupuk subsidi akan dinaikkan menjadi 9,5
juta ton pada tahun ini. Pada 2023, kuota pupuk subsidi hanya 4,7 juta ton.
Jokowi berharap kebijakan tersebut mampu menaikkan produktivitas petani serta
guna mewujudkan kemandirian pangan.
"Kemarin
sudah kita bicarakan di rapat paripurna, dan kita sepakat bahwa itu akan
dilakukan untuk tahun ini," kata Jokowi usai meresmikan pabrik Amonium
Nitrat di Bontang, Kalimantan Timur, Kamis (29/2). Jokowi juga mengingatkan
kemandirian pupuk perlu menjadi perhatian khusus. Sebab, 21 persen amonium
nitrat yang menjadi bahan baku pembuatan pupuk masih impor.
Menurutnya,
apabila produksi pupuk semakin meningkat, maka produktivitas petani juga akan
meningkat. Jika pupuk terpenuhi, ke depan musik tanam tidak lagi mundur akibat
ketidakpastian pupuk.
"Kalau
pupuk kita semakin meningkat produktivitasnya, tentu saja yang kita salurkan
kepada petani juga akan semakin pasti. Berapa ton yang akan dikirim ke petani,
kemudian kepastian mengenai timing kapan petani menggunakan pupuk, juga itu
bisa diatur oleh kementerian," ujar Jokowi. Menko Perekonomian Airlangga
Hartarto baru-baru ini juga membocorkan pemerintah menyetujui usulan diskon
pupuk nonsubsidi hingga 40 persen.
Airlangga
menambahkan pemerintah saat ini juga telah berupaya mempermudah distribusi
pupuk kepada petani, yakni dengan hanya bermodal KTP. Dengan cara itu, ia
meyakini kebutuhan pupuk di petani sudah bisa dipenuhi untuk menjaga produksi
beras di semester kedua nanti.