Staf Khusus Presiden (Stafsus Presiden) Billy Mambrasar melakukan
audiensi dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
(Polhukam) Hadi Tjahjanto, Selasa (02/04/2024). Dalam diskus tersebut kedua
pihak berkomitmen untuk berkolaborasi dalam
menjaga keamanan dan stabilitas Papua dalam rangka mendukung percepatan
pembangunan dan kesejahteraan di kawasan.
“Apa yang dilakukan Mas Billy dan teman-teman ini sudah tepat sasaran.
Pendekatan kita untuk menjaga Papua harus dimulai dari SDM [sumber daya
manusia],” kata Menko Polhukam mengapresiasi upaya yang dilakukan Billy untuk
percepatan pembangunan dan kesejahteraan Papua.
Secara khusus, Hadi meminta Billy untuk terus meningkatkan program
Petani Milenial. Program ini merupakan program yang digagas Billy bekerja sama
dengan Kementerian Pertanian (Kementan) untuk mendukung ketahanan pangan di
tanah air melalui pemberdayaan para petani muda.
“Saya titip, program Petani Milenial yang sudah berjalan tadi harus
terus dikawal bersama. Seperti nanas, markisa, dan keladi dari Wamena itu
kualitasnya luar biasa baik, hingga diekspor itu nanas. Itu yang perlu
dioptimalkan,” ujarnya.
Selain itu, Hadi juga menyoroti pentingnya penyelesaian masalah
pertanahan yang kerap terjadi di Papua, terutama tanah adat. Hadi menambahkan, penyewaan tanah adat oleh
investor asing juga dapat menjadi polemik diujung jika tidak ada kejelasan
kepemilikan tanah.
“Saat saya [sebagai Menteri] ATR/Kepala BPN kemarin, saya urus
benar-benar penyerahan sertifikat tanah adat untuk masyarakat adat Papua,”
ujarnya.
Selain sertifikasi tanah adat, Hadi juga menekankan pentingnya kejelasan
desain tata ruang dapat meminimalisir penyalahgunaan peruntukan lahan.
“Perlu ada juga yang mendesain tata ruang, jadi setiap lahan di
kota/kabupaten jelas peruntukan dan penggunaannya, tidak ada lagi lahan tani
yang dibangun gedung dan lain sebagainya. Kalau ada tata ruang yang benar,
otomatis akan mendorong perekonomian daerah, kita minimalisir adanya
penyalahgunaan lahan,” tandasnya.
Hal lain yang menjadi perhatian Hadi adalah mengenai pemanfaatan dana
otonomi khusus (otsus) Papua. Realisasi anggaran tersebut menurut Hadi harus
dikawal agar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Papua.
“Satu hal lagi yang perlu kita kawal sungguh-sungguh adalah dana otsus.
Bagaimana cara membuka kerannya agar sampai ke bawah, terdistribusikan
sebagaimana mestinya. Saya senang kalau diskusi sama anak muda seperti ini,
semangat dan energinya besar,” tandasnya.
Sementara itu, Billy Mambrasar menyampaikan bahwa selama lima tahun
pengabdiannya sebagai stafsus presiden pihaknya konsentrasi pada permasalahan
SDM, tak hanya di Papua tetapi juga di daerah lain di tanah air. Billy
menambahkan, program-program yang ia lakukan berkolaborasi dengan
kementerian/lembaga, di antaranya Direktorat Jenderal Otonomi Daerah,
Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Otda Kemendagri), Kementan, Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional (Bappenas), dan Badan Intelijen
Negara.
“Inovasi-inovasi yang kami bawa semua mengacu pada pengelolaan dan
pembinaan SDM, mulai dari Yayasan Kitong Bisa (Kitong Bisa Foundation/KBF),
Manajemen Talenta Pemuda Nasional (MANTAP) bersama Dirjen Otda Kemendagri, Petani Milenial bersama Kementan, Sistem
Aspirasi Nyata Desa Indonesi (SINDI) bersama Bappenas, dan Papua Youth Creative
Hub (PYCH) bersama BIN dan Kementerian PUPR, yang juga akan dibangun di
beberapa titik lainnya,” kata Billy.