Presiden
Joko Widodo mengucurkan belanja infrastruktur terbesar pada 2023 dari lima
tahun terakhir. Pada tahun itu, total anggaran infrastruktur mencapai Rp 455,8
triliun, naik 22,2% dari 2022 sebesar Rp 372,8 triliun. Pada 2021, sebetulnya
anggaran infrastruktur juga sempat tembus di atas Rp 400 triliun, tepatnya Rp
403,3 triliun. Pada dua tahun sebelumnya selalu di bawah itu, yakni pada 2019
hanya sebesar Rp 394,1 triliun, dan pada 2020 Rp 307,3 triliun.
"Untuk
infrastruktur Rp 455,8 triliun. Ini yang sering menjadi sorotan apa sih
dapatnya dari Rp 455 triliun?" kata Menteri Keuangan Sri Mulyani. Total
belanja infrastruktur pada 2023 itu digunakan untuk berbagai keperluan. Di
antaranya ialah untuk membangun 2.477 unit rumah susun, 1.104 unit rumah
khusus, dan 140.593 unit rumah swadaya, serta Fasilitas Likuiditas Pembiayaan
Perumahan (FLPP) untuk 200.000 unit rumah.
Lalu,
untuk sistem penyediaan air minum (SPAM) kapasitas 1.226 liter per detik,
bendungan baru 7 unit dan lanjutan 18 unit, jaringan irigasi baru 3.455 ha dan
rehab jaringan irigasi 74.569 ha. Anggaran itu juga digunakan untuk pengelolaan
air limbah 12.400 kk dan pengelolaan sampah 19.800 kk, dan melalui transfer ke
daerah untuk penyelenggaraan SPAM sebanyak 261.056 unit, SPAM jaringan
perpipaan kapasitas 7.174 liter per detik, dan pemasangan 166.254 sambungan
rumah air minum.
Untuk
jalanan sendiri, Jokowi menggunakan anggaran infrastruktur itu menyelesaikan
pembangunan 500 lebih jalan, termasuk jalan tol. Terdiri dari jalan baru 377,5
km dan jalan tol 217,7 km. Sedangkan flyover atau underpass 1.260 m. Penanganan
jalan yang melalui transfer ke daerah pada 2023 telah dicairkan untuk 6.260 km
dan jembatan 775 m. Melalui pembiayaan, anggaran itu untuk Jalan Tol Trans
Sumatera (JTTS) tahap I 972 km dan tahap II 299 km.
Jokowi
juga menggunakan anggaran infrastruktur itu untuk membangun jembatan baru
dengan total 5.956 m, hingga pembangunan atau pemeliharaan sistem drainase
sepanjang 9.782 m melalui transfer ke daerah. Ia juga membangun dan
mengembangkan bandara di 114 lokasi, dan pembangunan serta pengembangan
pelabuhan di 47 lokasi maupun pelabuhan penyeberangan 44 lokasi. Dukungan lahan
PSN melalui pembiayaan oleh LMAN untuk termasuk di dalamnya untuk proyek jalan
tol, pelabuhan, kereta api, bendungan, irigasi, serta Kawasan Strategis
Pariwisata Nasional (KSPN).
"Jadi
ngomong pemerataan infrastruktur ada di mana-mana dari jembatan, jalan, irigasi
sampai tol, bandara, pelabuhan, masih ada lagi anggaran melalui TKD,"
tegas Sri Mulyani. Selain itu, Jokowi juga mengucurkan dana senilai Rp 14,5
triliun pada 2023 untuk merealisasikan kebijakannya dalam menangani masalah
jalanan di daerah yang sempat viral pada tahun lalu. Anggaran itu cair setelah
ia menerbitkan Inpres Jalan Daerah 2023 untuk 32 provinsi, 235 kabupaten, dan
24 kota.