Pemerintah terus mematangkan skenario pemindahan aparatur sipil
negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim). Dalam
pernyataannya, Rabu (17/04/2024), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengungkapkan bahwa pemerintah
telah menyiapkan kebijakan yang komprehensif terkait pemindahan ASN tersebut.
“Presiden menyampaikan bahwa pemindahan ibu kota negara menjadi
langkah strategis yang bukan hanya membawa perubahan secara fisik bangunan atau
gedung pemerintah, melainkan juga transformasi pola pikir, budaya kerja, dan
dukungan sumber daya manusia, jadi pola kerja dan lain-lain. Oleh karena itu,
di situ ada smart
government,” ujar Anas.
Pemindahan ASN akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan
penapisan atau filter untuk
menjamin kinerja pemerintah dapat tetap berjalan dengan baik serta menyesuaikan
dengan ketersediaan hunian di IKN. Anas mengungkapkan, pada Juli 2024 akan ada
sejumlah menteri dan jajaran yang mulai pindah ke IKN. “Juli sebagian menteri
ada yang pindah, termasuk Pak Basuki [Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat],” ujarnya.
Selanjutnya pada bulan September 2024, setelah rangkaian Upacara
Peringatan HUT ke-79 Kemerdekaan RI, akan dilakukan pemindahan ASN secara lebih
masif berdasarkan prioritas pemindahan. Berdasarkan hasil penapisan yang telah
dilakukan terhadap kementerian/lembaga (K/L), ungkap Anas, prioritas pertama
pemindahan adalah 179 unit eselon I dari 38 K/L, prioritas kedua 91 unit eselon
I dari 29 K/L, dan prioritas ketiga 378 unit eselon I dari 59 K/L. “Ini kenapa
ada prioritas satu, dua, tiga, kita sesuaikan dengan kesiapan hunian dan fungsi
minimal dari pemerintahan,” imbuhnya.
Terkait penentuan pegawai yang akan dipindahkan, Anas mengatakan
bahwa hal tersebut diatur oleh masing-masing K/L dengan mempertimbangkan
jumlah hunian yang tersedia dan kompetensi pegawai. “Pegawai ASN yang dipindah
pada tahap pertama perlu diberikan tunjangan khusus. Jadi akan ada tunjangan
khusus PNS yang menjadi pionir pindah,” imbuhnya.
Selain pemindahan pegawai pemerintah pusat, pengisian ASN di IKN
juga akan dilakukan melalui rekrutmen calon ASN (CASN) dan mutasi pegawai
pemerintah daerah (pemda) di wilayah Kalimantan Timur. Anas mengungkapkan,
pemerintah menyiapkan alokasi khusus bagi para putra-putri terbaik di wilayah
Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur untuk mengisi formasi ASN di IKN.
“Mutasi dimungkinkan tapi harus melalui seleksi terbuka sehingga nanti mutasi
dari pemda sekitar yang akan masuk ke IKN memang transparan, punya kualitas,
dan nanti akan bisa menggerakkan birokrasi dengan baik,” ucapnya.
Di sisi kelembagaan dan tata kelola pemerintahan, kata Anas,
pemindahan ibu kota negara dilakukan secara bertahap, yaitu jangka pendek,
jangka menengah, dan jangka panjang. Fase pertama atau jangka pendek difokuskan
untuk menyiapkan miniatur pemerintahan, fase kedua penerapan shared office dan shared services system, serta
fase ketiga implementasi smart
government. “Jadi kami sudah siapkan. Ini sesuai dengan arahan
Presiden, fase pertama fase kedua, fase ketiga, tentu juga akan mengikuti
perkembangan kesiapan gedung,” tandasnya.