Wujudkan Swasembada Daging Nasional, Setkab Jaring Masukan Akademisi dan Pelaku Usaha

 


Sekretariat Kabinet (Setkab) menggelar Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) atau FGD mengenai Strategi Peningkatan Produksi Daging Ruminansia dalam rangka Menuju Swasembada Daging Nasional: Seri II, secara daring, Selasa (30/04/2024) pagi. Dalam diskusi seri ke-2 ini, Setkab menjaring masukan dari akademisi dan pelaku usaha guna mempertajam rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan produksi daging ruminansia.

“Saya berharap hasil dari FGD pada pagi hari ini dapat memberikan satu hasil yang baik dan tentunya dapat kita rekomendasikan bersama kepada Bapak Presiden,” ujar Deputi Perekonomian Satya Bhakti Parikesit saat membuka diskusi.

Narasumber yang hadir dalam diskusi ini yaitu Guru Besar Bidang Sosial Ekonomi Peternakan, Fakultas Peternakan, Universitas Gadjah Mada, Rini Widiati dan Ketua Dewan Pakar Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia, Rochadi Tawaf.

“Diskusi kali ini merupakan lanjutan dari diskusi seri pertama yang telah diselenggarakan pada tanggal 25 April tahun 2024 yang lalu yang menghadirkan narasumber dari sisi pemerintah, yaitu dari Kemenko Bidang Perekonomian, Kementerian Pertanian, dan Badan Pangan Nasional,” ujar Bhakti.

Deputi Perekonomian mengungkapkan, dalam tiga tahun terakhir kenaikan impor daging mencapai kisaran 40 persen. Oleh karena itu, dalam diskusi sesi I digarisbawahi pentingnya peningkatan populasi ternak sapi dan kerbau untuk melepaskan ketergantungan terhadap daging impor.

“Pada tahun 2023 impor daging telah memberikan kontribusi sebesar 49,2 persen dari total kebutuhan nasional. Kita tentunya berharap jangan sampai kita tidak bisa terlepas dari jebakan impor daging seperti yang telah terjadi pada komoditas lainnya,” ujarnya.

Lebih lanjut, ditekankan juga mengenai pentingnya sinergi lintas sektor untuk meningkatkan pelaksanaan program peningkatan produksi daging nasional. Menurut Bhakti, berbagai program peningkatan produksi daging ruminansia yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian (Kementan) dan kementerian/lembaga lainnya masih belum optimal.

Post a Comment

Previous Post Next Post