Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengatakan bahwa Presiden Joko
Widodo (Jokowi) menginstruksikan instansi pemerintah melakukan reformasi
birokrasi (RB) yang berdampak agar selaras dengan tujuan pembangunan.
Dalam sambutan saat Musyawarah Perencanaan
Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024, Anas dalam
siaran pers yang diterima ANTARA di Jakarta, Senin, menilai perlu ada upaya dan
langkah konkret yang kuat agar instansi pemerintah tidak terjebak di kesibukan
birokrasi tetapi memberikan dampak untuk rakyat.
“Kami melihat Jawa Tengah menjadi sentrum
perubahan birokrasi yang penting. Tentu ini ke depan perlu ada penjagaan yang
konsisten agar kinerja instansi pemerintah se-Provinsi Jawa Tengah tetap baik,”
kata Anas.
Menurutnya, pembangunan sangat ditentukan oleh
kualitas reformasi birokrasi yang berperan sebagai engine/mesin. Untuk itu,
implementasi reformasi birokrasi mendorong terjalinnya kolaborasi lintas sektor
pemerintah dan non-pemerintah untuk mencapai prioritas pembangunan.
Jadi, implementasi reformasi birokrasi dapat
langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat melalui pembangunan daerah. Adapun sebagai mesin
pembangunan, sambung Anas, baik-buruknya birokrasi akan menentukan sejauh mana
ketercapaian target-target pembangunan.
Dengan birokrasi yang semakin baik, maka
semakin cepat pula hasil pembangunan dapat tercapai dan inilah yang sedang
dibangun melalui upaya reformasi birokrasi yang konsisten. Dia menambahkan dalam melakukan
perencanaan pembangunan maka besaran anggaran harus dialokasikan sesuai dengan
program dan kegiatan yang mendukung pencapaian prioritas pembangunan.