Presiden Joko Widodo kembali menekankan kepada
kepala daerah agar tidak menggunakan anggaran untuk agenda rapat dan studi
banding yang kebanyakan. Presiden
meminta agar kepala daerah dapat mengimplementasikan program pembangunan dalam
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang berorientasi hasil agar manfaatnya dapat
dirasakan masyarakat. "Jangan sampai anggaran dipakai untuk rapat-rapat
kebanyakan dan studi banding yang kebanyakan. Sudahlah itu masa lalu, di masa
depan jangan sampai itu terjadi lagi," kata Presiden Jokowi
Presiden meminta agar penyusunan program-program RKP
harus sinkron atau sejalan antara agenda pemerintah pusat dan pemerintah
daerah. Selain adanya
sinkronisasi, program dalam RKP juga harus berorientasi pada hasil yang memberi
pendapatan ekonomi daerah.
Kepala Negara pun kembali menekankan agar APBD tidak
disebar ke dinas-dinas sehingga tidak memiliki skala prioritas terhadap program
pembangunan yang jelas. "Anggaran
diecer-ecer kepada dinas-dinas, semuanya diberi, enggak ada mana yang skala
prioritas enggak jelas. Ada kenaikan 10 persen, semua diberi 10 persen, enggak
jelas skala prioritasnya yang mana," kata Presiden.
Terakhir, Presiden juga berpesan agar program yang
dijalankan tepat sasaran dan strategis, sehingga manfaat dari APBN dan APBD
dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Contohnya, anggaran pengentasan stunting
yang diberikan melalui Puskesmas tidak boleh digunakan untuk pembelian pagar
Puskesmas. "Anggaran untuk stunting
untuk Puskesmas, diberikan ke Puskesmas jadinya pagar Puskesmas. Ada, jangan
bilang enggak ada. Ada. Enggak ada hubungannya stunting sama pagar," kata
Presiden.
Oleh sebab itu Presiden berharap Musrenbangnas 2024
yang mengusung tema "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan
Berkelanjutan" ini dapat menjadi sekrub penyambung agenda pembangunan
pemerintah pusat, provinsi, kabupaten dan kota, sehingga agenda tersebut bisa
seirama dan tepat sasaran.
Tags
Joko Widodo