Indonesia dan Australia pada Jumat (9/8)
menyelenggarakan pertemuan pertama tingkat pejabat senior untuk membahas penerapan
Nota Kesepahaman (MoU) terkait mekanisme kolaborasi kendaraan listrik di
Canberra, Australia.
Menurut pernyataan tertulis Kedutaan Besar Australia
di Jakarta, Sabtu, melalui MoU tersebut, Indonesia dan Australia akan bekerja
sama memetakan rantai pasok kendaraan listrik, meningkatkan tata kelola
lingkungan dan sosial, studi ilmiah dan penelitian bersama, serta membina
hubungan bisnis-ke-bisnis yang baru. “Australia dan Indonesia merupakan mitra
dalam transisi energi bersih, dan kita memiliki kepentingan bersama dalam
mengembangkan rantai pasokan energi bersih yang beragam,” kata Duta Besar
Australia untuk Indonesia Penny Williams.
“Saya senang kita sedang memajukan kolaborasi dalam
perjanjian penting ini,” ucap Dubes Australia. Dalam pertemuan tersebut, Indonesia
diwakili oleh Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kementerian
Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Septian Hario Seto.
Sementara, Australia diwakili oleh Pelaksana Deputi
Sekretaris untuk Sumber Daya dan Strategi Departemen Industri, Sains dan Sumber
Daya Michelle Dowdell dan Asisten Sekretaris Pertama Departemen Luar Negeri dan
Perdagangan Lauren Bain. MoU tersebut ditandatangani pada 2023 oleh Menteri
Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Ad Interim Erick Thohir dan
Menteri Industri dan Ilmu Pengetahuan Australia Ed Husic.
Kesepakatan itu merupakan perwujudan komitmen
bersama Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Anthony Albanese memajukan
kerja sama bilateral untuk mengembangkan ekosistem kendaraan listrik. Selain itu, Pemerintah Australia telah
menyatakan komitmen menyalurkan dana sebesar 2 juta dolar Australia (Rp20,9
miliar) untuk mendukung penelitian proyek kendaraan listrik bersama dalam
program KONEKSI (Knowledge Partnership Platform Australia-Indonesia).
Tags
Joko Widodo