Papua
adalah tanah "kesayangan" Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Rasa
cintanya pada Papua, kata Staf Khusus Presiden asal Papua Billy Mambrasar,
seperti cintanya pada sang kekasih. Itu menjadi jawaban,
mengapa Presiden Jokowi sering sekali bolak-balik ke Papua. Sudah 18 kali putra
Solo itu berkunjung ke Papua selama menjadi kepala negara, yang
menasbihkannya menjadi presiden dengan kunjungan kenegaraan terbanyak ke "Island of Gold" itu.
Selama
5,5 dekade berada di pangkuan Pertiwi, memang ada paradoks di Tanah Papua.
Papua adalah tanah yang kaya sumber daya, namun sekaligus menjadi wilayah yang
paling timpang dan terpinggirkan. Oleh karena itu,
sejak memegang mandat Presiden pada 2014, Jokowi selalu memberikan afirmasi
pada Papua, sebagai bagian tak terpisahkan dari janjinya melalui Nawacita.
Nawacita merupakan visi, misi, dan program aksi Jokowi-Jusuf Kalla saat
berkampanye pada Pemilihan Umum Presiden 2014. Butir ketiga Nawacita menyebutkan,
"Kami akan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat
daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan." Papua adalah salah
satu yang dijanjikan menjadi prioritas pembangunan Jokowi.
Jokowi
menggaungkan Indonesia-sentris sebagai antitesis dari pembangunan yang hanya
terkonsentrasi di Pulau Jawa, atau biasa disebut dengan istilah Jawa-sentris.
Jawa-sentris, kata Presiden, terbukti telah menciptakan ketimpangan antara
Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI), atau lebih
tepatnya antara Jawa dan luar Jawa.
Ketimpangan
itu tercermin dari distribusi Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional yang sangat
jomplang. KBI menopang sekitar 82 persen PDB Nasional, bahkan khusus Jawa-Bali
selama ini menyumbang lebih separuh PDB Nasional. Sementara 18 persen sisanya
berasal dari KTI. Pada 2021, kondisi sedikit membaik di mana kontribusi KTI
naik menjadi 19 persen, sedangkan KBI turun menjadi 81 persen. Ketimpangan
kontribusi PDB itu merefleksikan pembangunan pusat-pusat ekonomi selama ini
hanya terkonsentrasi di bagian barat Indonesia, terutama Jawa.
Padahal,
jika dilihat dari luas kawasan, KTI yang meliputi Sulawesi, Kepulauan Nusa
Tenggara, Kepulauan Maluku dan Papua, memiliki luas wilayah yang lebih besar
dibandingkan KBI. Luas wilayah KTI secara keseluruhan sebesar 756.741 kilometer
persegi, sementara KBI sebesar 616.051 km persegi.
Ketiadaan
pusat-pusat ekonomi di Kawasan Timur Indonesia menjadikan wilayah ini menjadi
tertinggal, bahkan sebagian masih terisolasi. Pembangunan infrastruktur seret,
ketersediaan prasarana dan sarana dasar sosial-ekonomi seperti jaringan
telekomunikasi, transportasi, hingga energi listrik, minim. Karena itu,
akhirnya banyak wilayah di KTI masuk kategori daerah 3T (terluar, tertinggal,
terdepan), istilah yang sesungguhnya merujuk pada wilayah yang termarginalkan.
Tags
Joko Widodo