Jalan tol merupakan proyek infrastruktur strategis di Indonesia. Perannya sangat penting sebagai tulang punggung pembangunan ekonomi Indonesia. Kemudian berlanjut ke era Presiden Joko Widodo. Nah di era Jokowi ini pembangunan infrastruktur secara besar-besaran dilakukan. Anggaran infrastruktur juga dialokasikan secara masif dari sekitar Rp 177,9 triliun rupiah di era akhir Presiden SBY menjadi Rp 391,7 triliun pada era Jokowi (2023).
Pemerintahan Jokowi juga merumuskan proyek strategis nasional atau PSN sebagai dokumen penting untuk memandu pembangunan proyek infrastruktur penting dan strategis mulai dari Trans Papua hingga jalan tol di luar Jawa. Jokowi juga giat membangun jalan tol di luar Jawa, termasuk Tol Balikpapan-Samarinda (Balsam) yang menjadi jalan tol pertama di Kalimantan.
Hingga awal pemerintahannya pada Oktober 2014 hingga tahun ini, panjang jalan tol yang beroperasi di era Jokowi mencapai 1.713,83 km. Jumlah tersebut setara dengan 64,74% atau hampir 70% dari total jalan tol yang beroperasi di Indonesia. Panjangnya jalan tol di era Jokowi tak bisa dilepaskan dari besarnya anggaran infrastruktur, termasuk jalan. Merujuk data Rencana Strategis (Renstra) KemenPUPR, pendanaan penyelenggaraan jalan pada masa Jokowi menjabat secara penuh (2015-2023) mencapai Rp 489,31 triliun.
Pendanaan tersebut di antaranya adalah untuk preservasi jalan, jembatan, peningkatan kapasitas jalan, dan pembangunan jalan tol. Pada lima tahun pertama Jokowi menjabat secara penuh (2015-2019), pendanaan penyelenggaraan jalan menembus Rp 278 triliun. Pendanaan tersebut naik 65,34% dibandingkan pada lima tahun terakhir era PresidenSBY (2010-2014) yakni sekitar Rp 168,24 triliun.