Presiden Joko Widodo mengemukakan praktik mafia
tanah di Indonesia semakin berkurang dalam kurun 10 tahun terakhir seiring
konsistensi pemerintah dalam meningkatkan distribusi sertifikat kepemilikan
lahan kepada para pemegang hak. "Tadi
Pak Menteri ATR/Kepala BPN menyampaikan, di sana ngurusi mafia tanah, di
sana ngurusi mafia, masih, tapi sudah sangat berkurang sekali karena semuanya
sudah pegang sertifikat," kata Presiden Jokowi
Berdasarkan laporan Badan Pertanahan Nasional (BPN)
dalam kurun 10 tahun terakhir, kata Jokowi, terdapat 80 juta dari total 126
juta lahan di Indonesia yang belum memiliki sertifikat kepemilikan. Ia mengatakan ketiadaan sertifikat tanah
pada pemegang hak telah mengakibatkan timbulnya sengketa lahan di berbagai
daerah di tanah air.
"Ini penting, karena yang terjadi 10 tahun saya
menjadi presiden, kalau ke daerah, masuk ke desa, masuk ke kampung, isinya
hanya sengketa tanah, urusan sengketa tanah, urusan konflik tanah. Karena apa?
'Panjenengan mboten' pegang yang namanya sertifikat," katanya.
Ketiadaan sertifikat tanah tersebut, Jokowi
melanjutkan turut dipengaruhi oleh kemampuan BPN yang pada kurun waktu itu
hanya mampu menyelesaikan rata-rata 500 ribu sertifikat dalam setahun. "Setelah saya cek di BPN, benar,
dari 126 juta yang harusnya lahan-lahan itu pegang sertifikat, yang pegang baru
46 juta, berarti kasih 80 juta yang belum pegang, 80 juta seluruh Indonesia
belum pegang sertifikat," katanya.
Namun berkat perkembangan digitalisasi layanan BPN,
kata Jokowi, proses pencetakan sertifikat saat ini bisa lebih cepat untuk
mengejar target penyelesaian 126 juta sertifikat paling lambat 2025. "Saya perintah saat itu kepada
Menteri BPN dengan segala cara apapun, saya minta setahun lebih dari 10 juta.
Akhirnya bisa, apalagi sekarang sertifikat elektronik seperti ini cepat banget
nih, dengan digitalisasi semakin cepat lagi," katanya.
Presiden Jokowi juga telah menerima komitmen
Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN)
Agus Harimurti Yudhoyono untuk menuntaskan proses distribusi sertifikat tanah
pada tahun ini. "Beliau tadi
menyampaikan, tahun ini mungkin sudah selesai 126 juta itu, kalau nggak
meleset-meleset, ya tahun depan lah, presiden baru nanti biar ngurus, sisa
dikit, paling-paling tinggal sisanya mungkin tiga juta, enam juta paling,
rampung tahun depan," katanya.
Tags
Joko Widodo