Presiden RI Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Ma’ruf Amin
memberikan pengarahan secara khusus kepada para gubernur seluruh Indonesia, di
Ruang Sidang Kabinet Paripurna, Istana Garuda Ibu Kota Nusantara, Kalimantan
Timur, Selasa (13/08/2024) siang. Presiden menegaskan bahwa sebagai wakil
pemerintah pusat di daerah, gubernur harus memastikan agar program dan
kebijakan pemerintah daerah dapat sejalan dengan arah kebijakan pemerintah
pusat.
“Sehingga bisa mengawal, memonitor bupati/wali kota agar daerah
bisa sejalan dan in-line dengan pemerintah pusat, utamanya yang berkaitan
dengan prioritas-prioritas untuk pembangunan yang strategis,” tegas Presiden.
Presiden pun menyebutkan terdapat sejumlah pembangunan proyek
strategis pemerintah yang belum bisa dimanfaatkan secara optimal karena tidak
ada komitmen dukungan dari pemerintah daerah.
“Saya berikan contoh ada waduk, kalau memang biayanya besar pasti
dibangun oleh pemerintah pusat. Irigasi yang primer mungkin juga masih
pemerintah pusat. Tetapi untuk sekunder dan tersier untuk bisa masuk ke sawah
mestinya itu dikerjakan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten,”
jelas Presiden.
Selanjutnya, Presiden juga menyoroti akses jalan menuju salah satu
pelabuhan yang pembangunannya tidak diselesaikan oleh pemerintah daerah. Ia pun
mengimbau kepada para gubernur untuk meminta bantuan kepada pemerintah pusat
apabila tidak memiliki anggaran yang cukup untuk menyelesaikan proyek tersebut.
“Sebetulnya enggak apa-apa kalau memang tidak memiliki kemampuan ya tulis saja
ke pemerintah pusat, bisa diserahkan ke Kementerian PU,” ungkap Presiden.
Ia juga meminta kepada para gubernur agar dapat mengidentifikasi
kekurangan dan kelebihan setiap kabupaten/kota. Menurutnya, gubernur harus
mengawal program-program pemerintah kabupaten dan kota agar sesuai dengan
peruntukannya sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh
masyarakat.
“Saya melihat misalnya ada kabupaten yang anggarannya sangat besar
sekali, tetapi arah programnya tidak jelas, banyak yang dipakai untuk
hibah-hibah. Ini tentu saja arahnya ke politik. Padahal kalau itu bisa
diarahkan akan bisa menjadi rumah sakit sepuluh saja bisa, atau universitas
bisa. Hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan dan kesehatan,” ujar Presiden.