Wakil
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen
ATR/Waka BPN) Raja Juli Antoni mengungkapkan implementasi sertifikat tanah
elektronik melampaui target. “Saat ini sudah terdapat 396 atau 81,5 persen
Kantor Elektronik (Kantor Pertanahan yang menyelenggarakan layanan elektronik)
dan 26 Provinsi Elektronik. Jadi ada 503.746 Sertifikat Tanah Elektronik yang
sudah diterbitkan oleh kementerian kita sudah melampaui target yang ditentukan
sebelumnya,” ujar Raja Juli Antoni
Namun
demikian, Raja Juli Antoni menyebut ada 90 kantor pertanahan belum
mengimplementasikan sertifikat tanah elektronik, sehingga Direktorat Jenderal
terkait diminta untuk memeriksa kendala yang dihadapi kantor-kantor pertanahan
tersebut. “Harus kita perhatikan secara
bersama-sama, mohon Kepala Kantor Wilayah di provinsi untuk mempercepat proses
terbitnya Sertifikat Tanah Elektronik di tempat masing-masing,” katanya.
Selanjutnya,
ia mengimbau proses revisi PP Nomor 18 Tahun 2021 yang merupakan amanah
Presiden Joko Widodo agar diselesaikan dengan baik melalui koordinasi bersama
Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian. “Revisi ini diperlukan agar skema pemberian hak yang
diperuntukkan untuk kegiatan jasa lingkungan seperti halnya carbon
trading bisa diimplementasikan,” ujar Raja Juli
Antoni.
Tags
Joko Widodo