Pembangunan
ekonomi pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama satu dekade
terakhir telah mengalami perubahan cukup signifikan, terutama dengan fokus yang
tidak lagi hanya terpusat di Jawa.
Data
Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa struktur perekonomian Indonesia
telah mulai bergeser. Data triwulan I-2014 atau sebelum Jokowi menjabat, Pulau
Jawa dan Sumatera mendominasi kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB)
nasional, dengan Jawa memberikan kontribusi sebesar 58,52 persen dan Sumatera
23,88 persen.
Sementara
itu, Kalimantan berkontribusi 8,45 persen, Sulawesi 4,72 persen, Bali dan Nusa
Tenggara 2,48 persen. Kontribusi terkecil berasal dari kelompok provinsi di
Pulau Maluku dan Papua, yakni sebesar 1,95 persen. Menjelang akhir pemerintahan
Jokowi, pada triwulan I-2024 menunjukkan--meskipun Jawa masih menjadi
kontributor terbesar terhadap PDB dengan persentase 57,70 persen--, kontribusi
Sumatera turun menjadi 21,85 persen, dan Kalimantan 8,19 persen.
Sebaliknya,
kontribusi wilayah Indonesia tengah dan timur meningkat, dengan Sulawesi
mencatatkan kontribusi sebesar 6,89 persen, Bali dan Nusa Tenggara 2,75 persen,
serta Maluku dan Papua 2,62 persen. Peningkatan kontribusi wilayah luar Jawa
ini sejalan dengan data investasi yang masuk. Berdasarkan data Kementerian
Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), nilai investasi yang masuk
ke luar Jawa bahkan melampaui investasi di Jawa.
Pada
triwulan I-2024, sebaran investasi ke luar Jawa mencapai Rp201 triliun (50,1
persen dari total investasi), sedangkan investasi di Jawa senilai Rp200,5
triliun (49,9 persen). Sulawesi Tengah,
salah satu provinsi penghasil nikel terbesar, bahkan mencatatkan investasi
terbesar sebesar Rp27 triliun.
Tags
Joko Widodo