Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) sedang mempersiapkan
sumber daya manusia hingga struktur untuk melaksanakan tanggung jawab mengelola
tambang yang diizinkan pemerintah. Hal itu diungkap Ketua Umum PBNU KH
Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) mengatakan hal itu merespons rencana pemberian
izin tambang untuk ormas keagamaan usai Presiden RI Joko Widodo meneken
PP 25/2024.
"Nahdlatul Ulama telah siap dengan sumberdaya-sumberdaya
manusia yang mumpuni, perangkat organisasional yang lengkap dan jaringan bisnis
yang cukup kuat untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut,"
ujar Gus Yahya dalam keterangan tertulisnya, Senin (3/6).
Yahya mengatakan NU saat ini memiliki jaringan perangkat
organisasi yang menjangkau hingga ke tingkat desa serta lembaga-lembaga layanan
masyarakat di berbagai bidang yang mampu menjangkau masyarakat akar rumput di
seluruh Indonesia. "Itu semua akan menjadi saluran efektif untuk
mengantarkan manfaat dari sumberdaya ekonomi yang oleh Pemerintah dimandatkan
kepada Nahdlatul Ulama untuk mengelolanya," kata pengasuh pesantren
Raudlatut Thalibin Rembang ini.
"Nahdlatul Ulama akan menyiapkan suatu struktur bisnis dan
manajemen yang akan menjamin profesionalitas dan akuntabilitas, baik dalam
pengelolaan maupun pemanfaatan hasilnya," imbuh Gus Yahya.
