Wakil
Presiden Ma'ruf Amin menegaskan bahwa pemerintah pusat berkomitmen untuk
mempercepat pembangunan di daerah otonom baru (DOB) Papua dalam sisa waktu
empat bulan masa pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin. "Sesuai dengan tugas saya dan juga program
pemerintah, yang kita benahi sekarang itu tentu sistemnya kemudian
landasan-landasannya, milestone-nya"
kata Wapres
Ia
pun mengungkapkan ada enam pondasi yang dibangun pemerintahan Jokowi-Ma'ruf
dalam menggenjot pembangunan DOB Papua. Fokus pertama, lanjut Wapres, pada pembenahan sistem
dan landasan hukum otonomi khusus (otsus) Papua. "Dengan undang-undang yang baru itu, sudah berubah pengelolaannya,
otsus ini. Dana pun juga tidak seluruhnya didrop, tetapi sebagian ada di pusat
yang kemudian diturunkan dalam bentuk program. Ada yang grant, itu nanti langsung
tidak ada di provinsi, tetapi juga di kabupaten/kota sehingga lebih bisa
tersalur," ujarnya.
Kedua,
Wapres mengatakan pemekaran wilayah menjadi empat provinsi di Papua, menjadi
salah satu langkah strategis berikutnya. "Kita harapkan dengan -pemekaran empat provinsi-
itu pelayanannya lebih bisa langsung karena kalau satu provinsi itu
terlalu jauh," ungkap Wapres.
Ketiga,
Wapres menjelaskan pentingnya kesiapan infrastruktur pendukung pemerintahan
DOB. "Kantor-kantor gubernur sudah kita
siapkan dan sudah dianggarkan, tinggal dibangun, tinggal menunggu kesiapan yang
sudah siap langsung dibangun. Artinya, sertifikatnya sudah selesai, tidak ada
masalah. Jangan sampai dibangun nanti ada masalah, dipalang gitu kan. Jadi,
semuanya clear.
Pelepasan haknya clear dan
sebagainya," kata dia.
Keempat,
Wapres menyatakan bahwa pemerintah juga berfokus pada distribusi aparatur sipil
negara (ASN) yang akan dialirkan ke tiap-tiap provinsi baru. Sama halnya dengan
penyesuaian beban kerja yang sebelumnya ditanggung oleh provinsi induk kini
harus ditransfer ke provinsi-provinsi baru. "Distribusi ASN yang dulunya
terpusat di induk itu, tidak mudah untuk mengalirkan berapa besar yang masuk di
provinsi masing-masing, di masing-masing daerah," ujar Wapres.
Kelima,
Wapres menekankan pemerintah meningkatkan pengawasan dan transparansi anggaran
melalui pembentukan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua
(BP3OKP) atau disingkat sebagai Badan Pengarah Papua (BPP).
Kelembagaan
BPP itu melibatkan keterwakilan tiap-tiap provinsi guna memastikan setiap
anggaran memiliki hasil terukur. "Kita inginkan
bahwa anggaran yang turun sekarang itu ada buktinya, ada jadinya. Tidak seperti
tidak jelas," kata Wapres.
Tags
Joko Widodo